Rapat Bersama DPRD DKI Polda Metro Jaya Kira Jalan Berbayar masih tetap Dibutuhkan
Direktur Lalu Lintasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman memandang implementasi peraturan jalan berbayar electronic (elektronik road pricing/ERP) di Jakarta masih diperlukan. Menurutnya, penting untuk menggerakkan warga memakai transportasi khalayak.
“Menurut saya perlu tetap karena untuk memaksakan orang tidak untuk memakai kendaraan individu. Jika saya benar-benar sepakat dan ini kita dorong untuk ke transportasi umum,” kata Latif saat rapat bersama Komisi Perhubungan DPRD DKI Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023.
Ia menerangkan, Direktorat Lalu Lintasi Polda Metro Jaya menanti hasil pengkajian dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang mempunyai rencananya saat sebelum diulas bersama.
Latif tidak dapat memberi komentar masalah peletakan bagus peraturan Elektronik Road Pricing (ERP). Ia belum pastikan apa letak ERP bersamaan dengan titik yang mempunyai tilang electronic atau Elektronik Trafik Law Enforcement (ETLE). “Pengkajian tunggu dulu, saya akan ikuti pengkajiannya bagaimana,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menerangkan, implementasi ERP ini di inspirasi dari ide seorang ahli transportasi di Singapura di tahun 1975. Negara itu juga terlebih dahulu mengaplikasikan peraturan jalan berbayarnya.
Syafrin sampaikan bertambahnya jalan di Jakarta kurang dari 0,01 %. Dan bertambahnya kendaraan motor di atas 10 %.
“Maknanya bila keadaan ini kita diamkan tanpa lakukan pengaturan jalan raya, terutamanya pada kendaraan individu, karena itu kemacetan itu tidak bisa kita jauhi,” katanya dalam peluang yang serupa.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan sampai sekarang ini peraturan jalan berbayar electronic atau Elektronik Road Pricing (ERP) masih juga dalam ulasan di DPRD DKI.
“Sedang proses lama, kan masih tetap ada tujuh tingkatan. Saat ini masih berada di DPRD,” kata Heru Budi selesai acara pengukuhan pengurus baru Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jakarta di Balai Kota DKI pada Senin, 16 Januari 2023.
Heru Budi menyikapi opini beberapa faksi yang menyebutkan ERP malah akan memperberat warga. “Ya itu kan ulasan, silahkan saja. Memang kan masih tetap ada namanya FGD, dialog dengan beberapa pakar,” katanya.
Untuk sekarang ini, Pemerintah provinsi DKI belum terima anjuran dari Pemerintahan Pusat berkenaan ERP ini.
Kapolri memerintah pembangunan team pencarian bukti untuk menginvestigasi kasus mahasiswa UI ditubruk pensiunan AKBP. Ajakan damai sampai jadi terdakwa.
Polda Metro Jaya disampaikan akan memberikan fasilitas keperluan pembalap balapan jalanan (street race) sepeda motor di teritori Ancol dalam kurun waktu dekat.
Semenjak dikukuhkan gantikan Anies Baswedan, Heru Budi telah lakukan penanaman 2.700 pohon untuk penghijauan Jakarta.
Kepolisian Resort Jakarta Selatan memandang bukti kasus tubrukan mahasiswa UI, Hasya, kurang kuat. Polisi minta keluarga korban dan penabraknya berdamai.
Pemerintah provinsi DKI pernah tidak berhasil lakukan lelang tekonologi ERP pada 2018 karena satu peserta lelang memundurkan diri karena memandang project tidak jelas.
Kuasa hukunm keluarga mahasiswa UI yang meninggal tertabrak menyebutkan AKBP pensiunan Eko cuma diam dan tidak membantu korban
BEM UI mencela polisi yang pernah memutuskan Mohammad Hasya, mahasiswa UI yang meninggal tertabrak, sebagai terdakwa
“Harus ada keadilan tersangkut nyawa manusia. Apa lagi yang ditemui manusia angkuh,” kata Fadli Zon masalah kasus mahasiswa UI meninggal tertabrak
“Selamat ulang tahun” pesan paling akhir Angela Hindriati ke kakaknya saat sebelum ia lenyap dan diketemukan jadi korban mutilasi di Bekasi
Walau hari liburan, Polda Metro Jaya masih tetap buka service SIM keliling di tiga tempat ini hari
