Peranan M Taufik Bekas Gerindra dalam Sangkaan Korupsi Penyediaan Tempat di Pulogebang

Bekas politisi Partai Gerindra, M Taufik, disebut terbawa dalam kasus penyediaan tanah di Pulogebang yang sekarang ini sedang diatasi Komisi Pembasmian Korupsi. Pemeriksaan gedung pada Selasa, 17 Januari 2023 salah satunya disebutkan ada hubungan dengan terbawanya Taufik yang sempat jadi Wakil Ketua DPRD DKI.

Saat sebelum gedung DPRD DKI Jakarta digeledah oleh team penyidik KPK, tempo hari, Taufik telah dicheck oleh KPK. Sumber Tempo menjelaskan komisi anti-korupsi sedang lakukan peningkatan kasus korupsi pembelian tanah di Munjul. Dari peningkatan ini dijumpai sangkaan object korupsi baru, yakni penyediaan tanah di Pulogebang oleh Perusahaan Umum Wilayah (Perumda) Pembangunan Fasilitas Jaya.

Pada September 2022 lalu, KPK sudah panggil anggota DPRD DKI Jakarta waktu itu, M Taufik, masalah ulasan bujet untuk penyediaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur. KPK mengecek M Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 8 September 2022 lalu sebagai saksi dalam penyelidikan kasus sangkaan korupsi penyediaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jaktim oleh Perumda Fasilitas Jaya (SJ) tahun 2018-2019.

LPSK Mengharap Richard Eliezer Mendapatkan Hukuman Paling Enteng antara Tersangka Yang lain

“Diverifikasi diantaranya berkaitan pengetahuan saksi berkenaan ulasan bujet di DPRD DKI salah satunya untuk penyediaan tanah yang berada di Pulogebang,” kata Kepala Sisi Kabar berita KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat, 9 September 2022.

Selesai dicheck, M Taufik menerangkan masalah penganggaran penyediaan tanah itu ke team penyidik KPK. “Saya terangkan penganggaran. Itu ‘kan saran. Misalnya PMD, penanaman modal wilayah, itu diusulkan oleh BUMD selanjutnya masuk ke Bappeda. Umumnya di Bappeda, ada team, baru team masuk pengajuan ke kami, ke DPRD,” kata M Taufik.

Awalnya, di tahun 2021, lalu, DPRD DKI Jakarta sudah minta Perumda Pembangunan Fasilitas Jaya menarik kembali uang pembelian tempat di Pondok Ranggon-Munjul, Jakarta Timur. Sesudah terganjal sangkaan korupsi dalam pembelian tanah di Pondok Ranggon-Munjul, Jakarta Timur, perusahaan wilayah itu terlilit perselisihan pembelian tempat pada 2018 di Pulogebang, Jakarta Timur.

“Permasalahan pembelian tanah ini berulang-ulang dan dalam saat yang bersisihan,” kata anggota Komisi Sektor Ekonomi Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah (DPRD) Jakarta, Gilbert Simanjuntak, di pertemuan kerja dengan Perumda Pembangunan Fasilitas Jaya di gedung DPRD Jakarta.

Perselisihan tempat di Pulogebang itu ada sesudah pemilik tanah, Marjan, menuntut PT Adonara Propertindo, PT Asmawi Agung Corporation, dan Fasilitas Jaya lewat Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 September 2019.

Masyarakat Daerah Ujung Krawang, Pulogebang, Jakarta Timur, itu menunjuk tiga perusahaan itu sudah menempati tempat kepunyaannya selebar 3,48 hektar. Fasilitas Jaya, yang memerlukan tempat untuk program rumah uang muka 0 rupiah atau rumah DP 0 rupiah, menyongsong penawaran itu dan menyetujui harga Rp 217,9 miliar atau Rp 5,dua juta per mtr. persegi.

Majelis hakim yang menyidangkan kasus itu memandang jual beli tanah Pulogebang di antara Adonara dan Fasilitas Jaya pada 20 Desember 2019 tidak syah. Karena, akte jual beli yang dibikin Adonara, sebagai penjual, dan Fasilitas Jaya, sebagai konsumen, cacat hukum.

Nama Taufik disebutkan dalam kasus korupsi penyediaan tempat DP 0 rupiah lainnya

Awalnya, nama Taufik sempat juga masuk urutan orang yang dicheck penyidik KPK dalam kasus sangkaan korupsi tanah Munjul pada Selasa, 10 Agustus 2021. Dalam penjelasannya ke penyidik, Taufik mengaku pernah turut mengulas bujet untuk Perumda Pembangunan Fasilitas Jaya (PPSJ).

Dia mengaku mengenali Direktur PT Aldira Karunia Kekal Makmur (ABAM) Rudi Hartono Iskandar, yang disebut tersangka dalam kasus ini.

Dalam pengecekan itu, penyidik cecar Taufik berkenaan perjumpaannya dengan Rudy Hartono Iskandar. Tidak itu saja, penyidik cecar Taufik berkenaan ulasan dan legitimasi bujet untuk Fasilitas Jaya yang satu diantaranya dipakai dalam penyediaan tanah di Munjul.

Dalam kasus ini, beberapa tersangka disebutkan sudah bikin rugi keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar. Ke-3  tersangka itu, yaitu Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian; Wakil Direktur PT Adonara Anja Runtuwene; dan Direktur PT Aldira Karunia Rudy Hartono Iskandar.

“Yakni bikin rugi keuangan negara atau ekonomi negara sejumlah Rp 152.565.440.000,” kata beskal penuntut umum KPK, Wawan Yunarwanto, membacakan tuduhan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, 28 Oktober 2021.

Seterusnya, pada Februari 2022 lalu, nama Taufik disebutkan oleh bekas Direktur Perumda Pembangunan Fasilitas Jaya (PPSJ) sebagai tersangka, Yoory C. Pinontoan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Nama Taufik disebutkan dalam persidangan sesudah Beskal dari Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) memverifikasi BAP tersangka Yoory masalah keinginan Taufik supaya Direktur PT Adonara Tommy Adrian selekasnya ditolong.

Tetapi, Yoory menjelaskan tidak ingat keinginan politisi Partai Gerindra itu. Dia menyebutkan cuma ingat Taufik sempat memantau performa Perumda Pembangunan Fasilitas Jaya.

Beskal lalu membacakan BAP Yoory yang berisi pernyataan yang berkaitan jika pernah diingatkan Senior Manajer Fasilitas Jaya Yadi Robby jika Taufik meneleponnya untuk minta supaya Tommy ditolong masalah pembayaran tahapan II tempat Munjul.

“Dalam BAP 75, ‘saya pernah diingatkan oleh Yaddy jika pernah ditelepon oleh Taufik yang minta ke saya supaya menolong Tommy Ardian pada proses pembayaran tahapan II berkaitan penyediaan tanah di Munjul,” tutur Beskal.

Simak juga: KPK Check M Taufik Masalah Penyediaan Tanah Pulo Gebang, Sudah Tentukan Terdakwa Tetapi…

Selalu up-date informasi terbaru. Baca breaking news dan informasi opsi dari Tempo.co di saluran Telegram “Tempo.co Up-date”. Click https://t.me/tempodotcoupdate untuk tergabung. Anda perlu meng-install program Telegram lebih dulu.

Perkataan Prabowo ini disongsong tepok tangan bising dari beberapa kader yang datang. Mereka meneriaki Menteri Pertahanan itu sebagai presiden.

AN, tiga tahun, mengeluhkan kesakitan pada organ intimnya. Terakhir Farida tahu anaknya jadi korban kekerasan seksual berbentuk pencabulan.

Muzani menyebutkan tatap muka empat mata di antara Prabowo dan Muhaimin berjalan di Kertanegara 4, Jakarta Selatan.

Pecinta balap jalanan atau street race Kemayoran, pada 27-29 Januari 2023 sampai sekarang ini sudah capai 1.137 peserta.

Prabowo menyebutkan faksinya akan memerintah kader supaya hasil survey dapat baik.

Sandiaga menyebutkan faksinya memberikan dukungan Konsolidasi Indonesia Raya atau KIR yang digotong Gerindra bersama PKB.

Prabowo menjelaskan apa yang diyakininya masalah ada partai lain yang hendak tergabung dengan konsolidasi Gerindra dan PKB. Cak Imin sebutkan akan semakin kuat.

Prabowo Subianto tidak ingin memperjelas kapan partainya dan PKB akan tentukan Calon presiden dan Calon wakil presiden.

Perkataan Prabowo ini disongsong tepok tangan bising dari beberapa kader yang datang. Mereka meneriaki Menteri Pertahanan itu sebagai presiden.

Teriakan makin kuat saat Sandiaga bersalaman dan berangkulan dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco yang ikut menyongsong kehadirannya.