Kemenkeu Otorita IKN Dapat Kerjakan Pungutan Khusus Bila Telah Bekerja

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menyebutkan Otorita Ibu Kota Negara (Otorita IKN) dapat lakukan pungutan khusus bila kelak telah bekerja.
Direktur Harmonisasi Ketentuan Penganggaran DJA Kemenkeu Didik Kusnaini menjelaskan, Otorita IKN mempunyai elastisitas dalam segi penganggaran.
Erick Thohir Simpelkan Peraturan di BUMN dari 45 Jadi 3 Ketentuan
“Yang cukup fleksibel ialah bagaimana Otorita IKN memproses duitnya. Misalkan, saat ini belum jalan, tetapi apabila sudah jalan Otorita IKN dapat lakukan pungutan khusus IKN atau pajak khusus IKN yang dapat dipakai untuk mengongkosi operasional IKN,” kata Didik di Jakarta, Selasa, 7 Maret 2023.
Panduan Pilih Baju Dalam yang Nyaman dan Memberikan dukungan Kesehatan Menurut Dokter
Tapi, lanjut Didik, Otorita IKN tidak betul-betul fleksibel seperti tubuh usaha punya negara atau BUMN. Ini karena laporan keuangannya kelak dikonsolidasikan jadi sisi dari pemerintahan pusat.
Di kesempatan itu, Didik sampaikan Otorita IKN belum memiliki Daftar Isian Pengendalian Bujet atau DIPA dan bujet pada Desember 2022 kemarin. Di saat itu, Otorita IKN menjelaskan pada Komisi XI DPR RI belum mempunyai DIPA dan bujet.
Netizen Mengeluhkan Petinggi Pajak Ekspos Harta, Indef: Sebagian besar Masih Patuh Melapor Pajak
“Dari bulan Februari sampai Oktober itu Otorita IKN cuma ada dua, kepala dan wakil kepala. Sementara persyaratan untuk memiliki DIPA, memperoleh sisi bujet itu, harus memiliki pejabat-pejabat koleksi,” kata Didik.
Disamping itu, Otorita IKN harus juga membuat gagasan kerja. Didik meneruskan, berikut yang selanjutnya ditolong kementerian-kementerian lain agar cepat.
“Hingga pada akhirnya dapat diatur gagasan kerjanya dan lain-lain,” papar Didik.
Opsi Editor: Bapanas Cabut Persetujuan Batasan Atas Harga Gabah dan Beras
Informasi Seterusnya
Liburan Lebaran 2023 Tol Yogyakarta-Solo Bekerja, Lajur Prambanan Diprediksikan Dipenuhi Pemudik
4 menit yang lalu
Artikel Berkaitan
Erick Thohir Simpelkan Peraturan di BUMN dari 45 Jadi 3 Ketentuan
Netizen Mengeluhkan Petinggi Pajak Ekspos Harta, Indef: Sebagian besar Masih Patuh Melapor Pajak
Partai Pekerja Bantu Mahfud MD yang Akan Datang Esok di DPR
Adukan Mahfud MD, Kepala PPATK dan Sri Mulyani, MAKI: Ini Nalar Kebalik Saya Bantu Mereka
Sri Mulyani Rapat 5 Jam Masalah Transaksi bisnis Ganjil, Alphard Masuk Apron Justru Jadi Informasi Terkenal
Sri Mulyani Berikan Keterangan masalah Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun, Ini Kata Wakil Ketua Komisi XI DPR
Referensi Informasi
Kasus Petinggi Ekspos Harta sampai Sangkaan TPPU Buat Netizen Mengeluhkan masalah Bayar Pajak
43 menit yang lalu
Gandeng Lombok Epicentrum Mall, PLN Tambah Satu Kembali SPKLU di NTB
1 jam yang lalu
Sita Pakaian Sisa Import, Bea Cukai: Selundupan dari Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand
2 jam yang lalu
Pebisnis Dilarang Cicil THR ke Karyawan, Menaker: Saya Meminta Patuh Ketentuan
3 jam yang lalu
Partai Pekerja Bantu Mahfud MD yang Akan Datang Esok di DPR
4 jam yang lalu
Scam di Akhir Masa Laporan SPT Pajak Melalui Program, Korban Dibuat Kebingungan
5 jam yang lalu
Batasan Waktu Melapor SPT Tahunan Semakin Dekat, Baca Langkah dan Ketentuannya
6 jam yang lalu
Terbaru: Sri Mulyani masalah Alphard Masuk Apron Lapangan terbang, Modus Scam Ramai di Akhir Masa Laporan SPT
7 jam yang lalu
SPI: Import Beras Terjadi Karena Bulog Tidak Kuasai Cadangan Beras Semenjak Tahun Lalu
8 jam yang lalu
Tatap muka Gubernur Bank Sentra dan Menkeu ASEAN Sah Diawali, Apa Yang Diulas?
10 jam yang lalu
Erick Thohir Simpelkan Peraturan di BUMN dari 45 Jadi 3 Ketentuan
1 jam yang lalu
Menteri BUMN Erick Thohir mengatur peraturan dan simplifikasi Ketentuan Menteri BUMN dari 45 jadi 3 ketentuan. Apa ketentuannya?
Netizen Mengeluhkan Petinggi Pajak Ekspos Harta, Indef: Sebagian besar Masih Patuh Melapor Pajak
1 jam yang lalu
Periset atau Data Analyst Continuum dari Indef Maisie Sagita ungkap hasil analitis big data upload atau tweet netizen jika imbas dari beberapa rumor besar masalah Kemenkeu tidak membuat warga malas bayar pajak.
Partai Pekerja Bantu Mahfud MD yang Akan Datang Esok di DPR
5 jam yang lalu
Partai Pekerja akan gerakkan massa dan akan dituruti oleh beberapa ratus pekerja di muka Gedung DPR RI untuk memberikan dukungan Mahfud MD.
Adukan Mahfud MD, Kepala PPATK dan Sri Mulyani, MAKI: Ini Nalar Kebalik Saya Bantu Mereka
5 jam yang lalu
MAKI memberikan laporan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kementerian Keuangan Sri Mulyani dan Menkopolhukam Mahfud MD ke Bareskrim
Sri Mulyani Rapat 5 Jam Masalah Transaksi bisnis Ganjil, Alphard Masuk Apron Justru Jadi Informasi Terkenal
9 jam yang lalu
Sri Mulyani panjang lebar mengulas reformasi birokrasi di DPR tempo hari. Topik Alphard masuk apron rupanya menjadi topik paling populer dari rapat 5 jam itu.
Sri Mulyani Berikan Keterangan masalah Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun, Ini Kata Wakil Ketua Komisi XI DPR
10 jam yang lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menyikapi masalah transaksi bisnis ganjil Rp 349 triliun di Kemenkeu sesudah memperoleh keterangan dari Sri Mulyani.
Mahfud MD Siap Blak-blakan Masalah Transaksi bisnis Rp 349 Triliun, Ini Tanggapan Arsul Sani, Benny K. Harman, Arteria Dahlan
14 jam yang lalu
Masalah transaksi bisnis ganjil yang disebutkan Mahfud MD sebesar Rp 349 triliun di Kemenkeu terus berekor, ini reaksi anggota DPR diantaranya Arteria Dahlan
Perang Urat Saraf Mahfud Md Versi Anggota DPR Menjelang Rapat Transaksi bisnis Rp 300 Triliun
16 jam yang lalu
Benny menyebutkan Mahfud Md punyai kuasa yang menempel untuk menuntaskan kasus ini. “Tetapi ia tidak kerjakan, justru umumkan ke public,” kata Benny.
Sri Mulyani masalah Fotonya di Apron Lapangan terbang Trending: Itu Prosedur yang Dikasih ke Saya
1 hari kemarin
Sri Mulyani membuka suara masalah fotonya yang trending memakai mobil Alphard yang masuk ke dalam salah satunya apron (tempat pesawat parkir) Lapangan terbang Internasional Soekarno-Hatta.
Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 T, Sri Mulyani: Cuma Rp 3,3 T yang Terkait Karyawan Kemenkeu
1 hari kemarin
Sri Mulyani menerangkan jika dari transaksi bisnis mencurigakam sebesar Rp 349 triliun, cuma Rp 3,3 triliun yang terkait dengan karyawan Kemenkeu.
Paling populer di Usaha
Argumen Keran Import Beras Dibuka, Bapanas: Bulog Baru Serap 50 Ribu Ton di Panen Raya
7 jam yang lalu
Sri Mulyani Rapat 5 Jam Masalah Transaksi bisnis Ganjil, Alphard Masuk Apron Justru Jadi Informasi Terkenal
9 jam yang lalu
Paling populer: Sri Mulyani Terangkan Photo Trending di Apron Lapangan terbang, Larangan Membuka Bersama Ditanyakan
14 jam yang lalu
SPI: Informasi Import Beras 2 Juta Ton di tengah Panen Raya Bikin rugi Petani
7 jam yang lalu
Sri Mulyani Paparkan Surat PPATK masalah Transaksi bisnis Rp 349 T, Seperti Apa Didalamnya?
12 jam yang lalu
23 jam yang lalu
Sri Mulyani Ungkapkan Perolehan 5 Tahun Ditjen Pajak: Pemantauan Rp 158,59 Triliun dari Aktualisasi Pemerimaan Negara
13 jam yang lalu
Betulkah Indonesia Perlu Import Beras Karena Hasil Produksi Turun? Ini Keterangan Perpadi versus Pemerhati
11 jam yang lalu
Sri Mulyani Berikan Keterangan masalah Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun, Ini Kata Wakil Ketua Komisi XI DPR
10 jam yang lalu
Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 Triliun, Sri Mulyani Paparkan Konstruksi Kerja Sama PPATK dan Kemenkeu
15 jam yang lalu
Terbaru di Usaha
Mudik Lebaran 2023, Pelita Air Tambah Armada Pesawat Airbus A320 Ke-5
43 menit yang lalu
Indef Ungkapkan Keluh kesah Netizen masalah Petinggi Ekspos Harta sampai Transaksi bisnis Ganjil Rp 349 T
49 menit yang lalu
Dusun BRILiaN Mijen Kudus, Dusun Kekinian Berbasiskan Digital
50 menit yang lalu
Erick Thohir Simpelkan Peraturan di BUMN dari 45 Jadi 3 Ketentuan
1 jam yang lalu
Kasus Petinggi Ekspos Harta sampai Sangkaan TPPU Buat Netizen Mengeluhkan masalah Bayar Pajak
1 jam yang lalu
Netizen Mengeluhkan Petinggi Pajak Ekspos Harta, Indef: Sebagian besar Masih Patuh Melapor Pajak
1 jam yang lalu
Gandeng Lombok Epicentrum Mall, PLN Tambah Satu Kembali SPKLU di NTB
1 jam yang lalu
Terbaru Usaha: Keran Import Beras Kembali Dibuka, Sri Mulyani Rapat 5 Jam
2 jam yang lalu
IHSG Ditutup Kuat Turuti Bursa Saham Teritori dan Global
2 jam yang lalu
Dirjen Bea Cukai Ungkapkan Modus Penyelinapan Pakaian Sisa Import: Tidak Hanya Lajur Tikus
2 jam yang lalu