Index Pemahaman Korupsi Indonesia Jeblok di 2022 KPK Ungkapkan Sulitnya Penangkalan

Transparency International Indonesia ungkap Index Pemahaman Korupsi Indonesia pada 2022 merosot 4 point atau menjadi 34 dari tahun awalnya 38. Menyikapi ini, Komisi Pembasmian Korupsi atau KPK mengutarakan kerap menjumpai banyak masalah dalam usaha penangkalan korupsi di Tanah Air.

Deputi Penangkalan dan Pantauan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, kasus korupsi terjadi seringkali disebabkan karena tidak ada loyalitas dari pelaksana negara untuk serius lakukan penangkalan korupsi.

“Jika nilai index pemahaman korupsi 34 saya anggap ini ialah buah dari kita yang terasa nyaman dengan keadaan saat ini tanpa inovasi,” katanya pada Selasa 31 Januari 2023.

Pahala menyebutkan penangkalan dan pembasmian korupsi di Indonesia ialah membenahi mekanisme yang mengikutsertakan banyak kementerian dan instansi. Ia memberikan contoh dengan usaha lakukan penangkalan korupsi di dermaga yang mengusahakan servis yang cepat dan murah.

Sri Mulyani Nilai Ganti Rupiah Kuat Lebih Baik dari Malaysia Filipina dan India

“Kita ada Taktik Nasional Penangkalan Korupsi (Stranas-PK) coba mendudukkan bersama 16 instansi yang main di dermaga terhitung pekerja, sulitnya 1/2 mati. Demikian dapat, ingin ngomong buat dermaga yang cepat dan murah itu 1/2 mati kembali,” tutur ia di Pullman Hotel, Jakarta.

Contoh yang lain, Pahala menjelaskan ialah persoalan berkaitan hal pemberian izin pengendalian tanah lewat mekanisme online mekanisme submission (OSS). Semestinya, menurutnya, mekanisme itu semestinya berdasar teori akan mempermudahdalam pengajuan ijin tetapi secara implikasi menjelaskan kebalikannya.

“Siapakah yang semestinya mengeluarkan gagasan detil tata ruangan, pemda dengan Tubuh Pertanahan Nasional. Dari sasaran 2000, yang terwujud baru 300 dalam 3 tahun,” tutur ia.

Oleh karenanya, Pahala menyebutkan Komisi sudah bersurat ke Presiden Jokowi untuk mereferensikan perkuat pemantauan Aparatur Pengawas Intern Pemerintahan (APIP). Dia menjelaskan semenjak mengirim surat dari 2017 lalu, tidak ada follow-up dari pemerintahan atas referensi itu.

“Walau sebenarnya isi referensinya cuma empat. Pertama, perkokoh APIP, jumlah cukup, kuasa cukup, dan bujet cukup. Tetapi kan sampai saat ini tidak terjadi,” kata Pahala.

Pergi dari hal itu, Pahala ambil ringkasan memerlukan inovasi besar dalam penangkalan korupsi di Indonesia. Disamping itu, katanya, dibutuhkan pemda yang ingin memiliki komitmen dan berani lakukan penangkalan korupsi di tempat yang dipegangnya.

“Misalkan saja pak Menkopolhukam ngomong duduk bersama, baru mereka ingin duduk. Atau pak presiden ngomong daftar tidak dapat 50 ribu harus sejuta, nyampe daftar 2 juta,” katanya.

Awalnya, Transparency International Indonesia keluarkan index pemahaman korupsi di Indonesia untuk tahun 2022. Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Heru Suyatmiko menjelaskan Indonesia mempunyai angka IPK sejumlah 34 atau turun empat point dari tahun 2021.

“Angka itu jadikan Indonesia ada di rangking 110 dari 180 negara di dunia,” tutur ia dalam paparannya.

Index Pemahaman Korupsi Indonesia yang anjlok memunculkan bermacam tanggapan dari figur. Tempo meringkas 4 komentar dari figur itu.

Politisi PKS Hidayat Nur Top menyebutkan pengurangan score Index Pemahaman Korupsi Indonesia harus menjadi bahan penilaian untuk KPK.

Ketut menyebutkan kembalinya bekas Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan satu hal yang penting dipersoalkan.

Jazilul menjelaskan turun-naiknya score Index Pemahaman Korupsi bukan suatu hal yang penting jadi masalah.

Bambang Widjojanto menyangka kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena ada interferensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formulasi E.

Bambang Widjojanto menjelaskan KPK mempunyai peran tanggung-jawab dalam rendahnya perolehan score Index Pemahaman Korupsi Indonesia itu.

Menkopolhukam Mahfud Md menyikapi Index Pemahaman Korupsi (IPK) Indonesia turun kembali dari 38 jadi 34. Berasa resah, tetapi…

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari kedudukannya di tengah-tengah pro-kontra penyelidikan Formulasi E. Apa kata IM57+?

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menjelaskan merosotnya nilai Index Pemahaman Korupsi memperlihatkan tidak sungguh-sungguhnya pemerintahan memberantas korupsi.

Kepala Tubuh Komunikasi Vital Partai Demokrat Herzaky Mahendra menjelaskan tidak kaget dengan merosotnya nilai Index Pemahaman Korupsi Indonesia