DPR Didorong Wujud Pansus masalah Penemuan PPATK Rp 349 Triliun di Kemenkeu
Lupa Kata Kode? Click di Sini
atau Masuk lewat
Belum Mempunyai Account Daftar di Sini
atau Daftar lewat
Telah Mempunyai Account Masuk di Sini
Verifikasi E-mail
Kami sudah mengirim link pengaktifan lewat e-mail ke rudihamdani@gmail.com.
Click link pengaktifan dan peroleh akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Bila Anda tidak terima e-mail,
Kirimkan Kembali Saat ini
Penelusuran Paling populer
Wartawan
Mirza Bagaskara
Editor
Amirullah
Sabtu, 25 Maret 2023 13:15 WIB
Ahli hukum pidana Azmi Syahputra memandang Dewan Perwakilan Masyarakat atau DPR perlu tindak lanjuti penemuan saluran dana Rp 349 triliun yang diketemukan oleh Pusat Laporan Analitis dan Transaksi bisnis (PPATK). Dia menekan DPR supaya membuat Panitia Khusus atau Pansus tindak lanjuti penemuan PPATK itu.
Azmi menjelaskan pembangunan Pansus itu untuk menjawab keperluan verifikasi permasalahan transaksi bisnis keuangan yang diketemukan PPATK. Karena, menurutnya, penemuan transaksi bisnis keuangan yang menyangsikan itu menjadi sangat serius jika dibiarkan saja.
Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan Menyambut Kelahiran Anak Ke-3 Namanya Aurelia
KPK Check 5 Saksi Keduk Sangkaan Penyaruan Asset Lukas Enembe
“Ini permasalahan serius dan dapat memunculkan keadaan genting bila tidak memperoleh perhatian dari pemerintahan,” kata Azmi lewat info tercatat pada Sabtu, 25 Maret 2023.
Disamping itu, Azmi menjelaskan pembangunan Pansus diharap dapat temukan bukti dan data berkaitan kasus transaksi bisnis Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Selain itu, dia menambah pembangunan Pansus bisa temukan siapa pun artis dibalik kasus itu.
“Maka Pansus dapat konsentrasi pada arah yang dicari dari akar masalah ini. Karena berikut salah satunya proses dan fasilitas ketatanegaraan yang ada lewat DPR. Supaya bisa dijumpai siapa aktor khusus dan faksi berkaitan dibalik dana sangkaan TPPU Rp 349 triliun,” tutur ia.
Dorong Penyertaan TNI di Papua Diundangkan, Anggota DPR: Saat Ini Dapat Disebutkan dalam Keadaan Perang
Azmi menjelaskan dalam pengusutan sangkaan transaksi bisnis menyangsikan yang besar sekali itu, memerlukan sinergitas dari antara instansi negara, terhitung DPR. Ingat, katanya, nilai transaksi bisnis yang menyangsikannya besar sekali.
PPATK awalnya menyebutkan ada penemuan transaksi bisnis menyangsikan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan saluran dana menyangsikan itu diperhitungkan asal dari tindak pidana pencucian uang.
“Itu hasil analitis dan hasil pemeriksaan, tentu saja TPPU. Bila tidak ada TPPU, tidak kami berikan,” kata Ivan pada 21 Maret 2023 di pertemuan bekerja sama DPR.
Opsi Editor: Konsolidasi Peralihan Tercipta, Safari Anies Baswedan akan Ikutsertakan NasDem, Demokrat, dan PKS
Informasi Seterusnya
Ada Konsolidasi Besar, Demokrat Sebutkan Konsolidasi Peralihan Kompak, Matangkan Pengiring Anies
1 jam yang lalu
Artikel Berkaitan
KPK Check 5 Saksi Keduk Sangkaan Penyaruan Asset Lukas Enembe
Dorong Penyertaan TNI di Papua Diundangkan, Anggota DPR: Saat Ini Dapat Disebutkan dalam Keadaan Perang
Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pekerja Mengancam Turunkan Massa Lebih Besar saat May Day
Partai Pekerja Gelar Demonstrasi di DPR Hari Ini, Menuntut RUU PPRT Ditetapkan
Kemenkeu Paparkan Aktualisasi Pembayaran THR ASN dan Pensiunan
Masalah RUU Perampasan Asset Siap Dikirimkan ke DPR, Ini Keterangan Komplet Mahfud Md
Referensi Informasi
PDIP Mulai Pelajari Pembangunan Konsolidasi Sesudah Lebaran
4 jam yang lalu
Kasusnya Disetop, Hotman Paris dan LBH Sebelumnya sempat Berikan Support untuk TikToker Bima Yudho Saputro yang Kritikan Lampung
5 jam yang lalu
Konsolidasi Sipil Paksa Pemerintahan Menempuh Lajur Damai Lepaskan Pilot Susi Air
6 jam yang lalu
Aisyah Nantikan Berita Mushab Mahasiswa Indonesia di tengah Perselisihan di Sudan, Meminta Pemerintahan Selekasnya Penyelamatan WNI
7 jam yang lalu
Hari Pertama One Way Arus Mudik, Jumlah Kendaraan Lalui Gerbang Tol Kalikangkung Bertambah 200 %
8 jam yang lalu
Polda Lampung Stop Penyidikan Kasus TikToker Bima yang Kritikan Pemerintah provinsi, Ini Penyebabnya
9 jam yang lalu
SETARA Mengharap Pemda Saranai Muhammadiyah Kerjakan Sholat Idul Fitri
10 jam yang lalu
Panglima TNI: Tidak Ada Tambahan Pasukan di Papua
11 jam yang lalu
Panglima TNI: Operasi Musuh KKB di Papua Naik Jadi Waspada Tempur
12 jam yang lalu
KPK Pelajari Saluran Dana Penyediaan Tanah Pulogebang Berlagak THR
13 jam yang lalu
KPK Check 5 Saksi Keduk Sangkaan Penyaruan Asset Lukas Enembe
1 hari kemarin
KPK mengecek 5 orang saksi dalam kasus tindak pencucian uang yang menangkap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.
Dorong Penyertaan TNI di Papua Diundangkan, Anggota DPR: Saat Ini Dapat Disebutkan dalam Keadaan Perang
1 hari kemarin
Christina Aryani menggerakkan Presiden Jokowi selekasnya mengeluarkan ketentuan presiden berkenaan penyertaan TNI dalam hadapi OPM yang di Papua
Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja, Pekerja Mengancam Turunkan Massa Lebih Besar saat May Day
1 hari kemarin
Massa dari Partai Pekerja memberikan ancaman akan gelar demonstrasi yang semakin lebih besar saat May Day untuk menuntut DPR menggagalkan UU Cipta Kerja
Partai Pekerja Gelar Demonstrasi di DPR Hari Ini, Menuntut RUU PPRT Ditetapkan
1 hari kemarin
Iqbal menjelaskan ada sembilan rumor yang dipermasalahkan Partai Pekerja dalam UU Cipta Kerja,
Kemenkeu Paparkan Aktualisasi Pembayaran THR ASN dan Pensiunan
2 hari kemarin
Kemenkeu mengatakan aktualisasi pembayaran THR berdasar pemda atau Pemda ialah 270 dari 542 Pemda.
Masalah RUU Perampasan Asset Siap Dikirimkan ke DPR, Ini Keterangan Komplet Mahfud Md
3 hari kemarin
Mahfud Md mengatakan semua kementerian dan instansi pemerintah sudah menyetujui draft RUU Perampasan Asset yang hendak selekasnya dikirim ke DPR.
Pengajuan RUU Perampasan Asset ke DPR Nantikan Jokowi Pulang dari Jerman
4 hari kemarin
Mahfud MD menyebutkan faksinya akan ajukan dokumen substansif RUU Perampasan Asset ke DPR RI sehabis pulang Presiden Jokowi dari Jerman.
Mahfud MD Optimis RUU Perampasan Asset Selesai Juni 2023
4 hari kemarin
Mahfud MD optimis RUU Perampasan Asset Tindak Pidana akan ditetapkan jadi Undang-Undang pada Juni 2023.
KPK Sita Tanah dan Hotel Lukas Enembe Sebesar Rp 40 Miliar
4 hari kemarin
KPK mengambil alih sebidang tanah bersama bangunan hotel punya Gubernur Papua nonaktif dan terdakwa suap dan pencucian uang Lukas Enembe
Mahfud MD Sebutkan Dokumen RUU Perampasan Asset Sudah Selesai
4 hari kemarin
Mahfud MD mengeklaim faksinya sudah menyelesaikan ulasan dokumen substansif RUU Perampasan Asset.
Paling populer di Nasional
Panglima TNI: Operasi Musuh KKB di Papua Naik Jadi Waspada Tempur
13 jam yang lalu
Kasusnya Disetop, Hotman Paris dan LBH Sebelumnya sempat Berikan Support untuk TikToker Bima Yudho Saputro yang Kritikan Lampung
8 jam yang lalu
Dirjen HAM Kemenkumham Peringatkan Gubernur Lampung Kritik Bima Ditanggung Konstitusi
13 jam yang lalu
Panglima TNI Tekankan 1 Prajurit Luruh dan 4 Lenyap dalam Gempuran KKB di Nduga
13 jam yang lalu
Mahfud MD sampai Cak Imin Peringatkan Pemerintahan Tidak Antikritik dalam Kasus Tiktoker Bima Yudho Saputro
7 jam yang lalu
17 jam yang lalu
Mahfud Md Minta Pemda Perkenankan Organisasi masyarakat Pakai Sarana Public untuk Sholat Idul Fitri
18 jam yang lalu
BW Sebutkan Kasus Formulasi E akan Digunakan untuk Alihkan Rumor Kebocoran Document KPK
19 jam yang lalu
Panglima TNI: Tidak Ada Tambahan Pasukan di Papua
12 jam yang lalu
Polda Lampung Stop Penyidikan Kasus TikToker Bima yang Kritikan Pemerintah provinsi, Ini Penyebabnya
9 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
Ada Konsolidasi Besar, Demokrat Sebutkan Konsolidasi Peralihan Kompak, Matangkan Pengiring Anies
1 jam yang lalu
Konsolidasi Warga Sipil Meminta Jokowi Stop Operasi Tempur di Papua
2 jam yang lalu
KontraS Papua Ungkapkan 4 Masyarakat Sipil Meninggal Karena Perang TNI-Polri Musuh OPM
3 jam yang lalu
Jalan Tol Mudik Lebaran 2023 Satu Arah Berpengaruh Barisan dan Lalu Lintasi Padat di Lajur Arteri
3 jam yang lalu
Partai Sempurna Tuding KPU Tidak Adil masalah Klarifikasi Faktual, Hasyim Asy’ari: Kami Bekerja Sama sesuai Ketentuan
3 jam yang lalu
Kasus Suap Lajur Kereta Api, KPK Sita Uang Beberapa puluh Miliar sampai Logam Mulia
4 jam yang lalu
Mengapa Pertemuan Asia Afrika Diadakan 18-23 April 1955: Salah Satunya Saat sebelum Masuk Bulan Ramadan
4 jam yang lalu
Konsolidasi Berkebangsaan Gelar Tatap muka Besar 5 Partai Matangkan Konsep selesai Lebaran
4 jam yang lalu
Posko Mudik BPJS Kesehatan Gandeng Tuna Netra
4 jam yang lalu
Kenang kembali 68 Tahun Sejarah Pertemuan Asia Afrika di Bandung
4 jam yang lalu
Info
Jaringan Media
Media Sosial
Ambil Program Tempo
